Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi. Foto : Nadia/mr

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyoroti kekurangan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Kelas I Depati Amir, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, menyangkut kelengkapan laboratorium dan tenaga tim analis. Hal ini harus dijadikan fokus Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mengingat SKIPM merupakan ujung tombak pengendalian ketahanan pangan dari biota laut.

Hal tersebut diungkapkan Dedi usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI meninjau Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Kelas I Depati Amir, Pangkal Pinang, Babel, Selasa (3/3/2020). Turut hadir Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendali Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. Komisi IV DPR RI juga ingin melihat kemampuan SKIPM menyeleksi alur keluar-masuk barang

“Setelah diliha, ada dua hal yang masih kekurangan. Pertama adalah kelengkapan laboratoriumnya yang jauh dari harapan. Sehingga ada kalkulasi angka sekitar Rp 6 miliar yang dibutuhkan. Kedua adalah tenaga, tim analisnya, karena karantina itu titik beratnya tim analis. Kalau tim analisnya lemah, walaupun administrasinya baik, buat apa juga, sehingga dua hal titik pokok ini yang harus menjadi fokus utama di karantina ini,” kritik Dedi.

Terkait tim analis ini, Dedi melihat seiring dengan peningkatan kapasitas SDM, utamanya tenaga tim analisnya telah cukup, maka eselonisasi pun akan menyusul. Selain itu, Dedi juga mengiyakan bahwa dukungan yang bisa diberikan Komisi IV DPR RI terhadap persoalan ini adalah dari segi anggaran, dimana anggaran untuk Badan Karantina Ikan ini akan didorong di DPR RI, karena karantina sangat penting dalam menjaga ketahanan masyarakat dan bangsa, karena jika masyarakat sakit itu artinya tidak terkendalinya virus dan bakteri.

Hal lain yang disoroti Tim Kunker Komisi IV DPR RI adalah sektor-sektor di Babel yang bisa dikembangkan untuk kemakmuran rakyat. Potensi sektor itu diantaranya perikanan, pariwisata, pertanian maupun pertambangan. Dedi menilai, jika salah satunya ada yang diprioritaskan, maka sektor lainnya harus dipersempit. “Kalau ternyata pariwisata, pertanian, kuliner itu menjadi andalan utama, tambangnya jangan diperluas. Karena sektor ini punya masa depan. Ikan dan kehutanan enggak akan habis asal dikelola dengan baik,” pesan Dedi.

Kunker Komisi IV DPR RI ke Babel ini juga turut diikuti sejumlah Anggota Komisi IV DPR RI, diantaranya Yadi Srimulyadi dan Yohanis Fransiskus Lema dari F-PDI Perjuangan, T.A Khalid dan Endro Hermono dari F-Gerindra, Muhtarom dan Edward Tannur dari F-PKB, Nur’aeni (F-PD), Slamet (F-PKS), dan KH. Asep Ahmad Maoshul Affandy (F-PPP). (ndy/sf)